Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, dengan pertimbangan:

a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus

senantiasa tang
gap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;

b. bahwa g

lobalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari

masyarakat in

formasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai

pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga

pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar

ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;

c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah

menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang

secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;

d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan

untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional;

e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan

pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui

infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi

dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan

nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;