IDE KESETARAAN DI PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Perjalanan Kilas Balik
Dalam kapasitasnya masing-masing, Hudarni dan Suryadi merupakan tokoh-tokoh pejuang di Babel. Hudarni yang pernah menjadi Ketua DPRD Pangkal Pinang (1997-1999) kemudian menjadi Wakil Ketua DPRD Babel dari Partai Golongan Karya sebelum terpilih sebagai gubernur adalah salah satu tokoh yang menandatangani dokumen awal usulan ditetapkannya Babel sebagai provinsi tersendiri.

Oleh karena itulah, di mata Amung Tjandra, salah seorang tokoh pejuang berdirinya Provinsi Babel, Hudarni dinilai pas sebagai gubernur karena beliau memang ikut memperjuangkan berdirinya provinsi ini.

"Itulah bentuk penghargaan kita kepada mereka yang memang benar-benar berjuang untuk menjadikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini," ungkapnya sambil menambahkan bahwa Hudarni adalah salah seorang wakil masyarakat yang ikut memperjuangkan Provinsi Babel ke Jakarta.

Sementara Suryadi Saman, juga merupakan aktivis karena beliau adalah Ketua Yayasan Pusat Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Babel. Sebagai anak mantan karyawan timah, Suryadi yang dicalonkan Fraksi Pembaruan DPRD Babel, merasakan betul bagaimana suka duka hidup di Babel selama PT Timah masih berjaya dan saat sekarang ini.

Mutlak
Meskipun tidak tertulis hitam di atas putih, "kesetaraan" antara wakil masyarakat Bangka dan wakil masyarakat Pulau Belitung dalam organisasi pemerintahan di Provinsi Babel, merupakan sesuatu yang mutlak diperhatikan.

MASALAH 
Kesetaraan pembangunan antara Bangka dan Belitung kembali mencuat Padahal, hampir 10 tahun Bangka Belitung (Babel) menjadi provinsi. Pulau Belitung dinilai tertinggal pembangunannya dibanding Bangka.
Masalah pembangunan infrastruktur di Belitung hingga soal penempatan birokrat di pemerintahan Provinsi Babel dinilai telah melenceng dari kesepakatan semula pembentukan Provinsi Babel.

Daftar Bacaan:
http://bataviase.co.id/node/240829